<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Sampah merupakan hasil aktivitas manusia yang tidak digunakan lagi dan perlu dikelola dengan baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur pengelolaan sampah di wilayahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan regulasi khusus, namun penerapannya di Kecamatan Kelua masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebanyak 14 informan dipilih secara purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena berbagai hambatan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi dan edukasi, serta rendahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, faktor teknis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan juga turut memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Beberapa masalah spesifik yang ditemukan meliputi belum jelasnya isi kebijakan, belum adanya contoh keberhasilan di daerah lain, alokasi dana yang minim, lemahnya komitmen aparat pelaksana, serta kurangnya pelatihan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi yang belum merata juga menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, peneliti merekomendasikan agar DLH Kabupaten Tabalong mengusulkan tambahan anggaran, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta mengadakan pelatihan pengelolaan sampah secara rutin guna meningkatkan partisipasi dan keterampilan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
