Pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan regulasi dalam beberapa waktu terakhir, hal ini tentu akan berpengaruh pada implementasi kebijakan. Sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua Selatan harus menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan termasuk mengimplementasikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Papua Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi implementor dalam implementasi kebijakan pertambangan mineral dan batubara ditunjukkan dengan pemahaman terhadap isi kebijakan serta telah dilakukan sosialisasi kebijakan kepada publik, sumber daya antara lain sumber daya manusia masih sangat kurang dimana jumlah pegawai hanya 40 sementara cakupan wilayah sangat luas, sumber daya finansial masih terbatas untuk implementasi kebijakan. Sikap pegawai sangat baik dimana dalam implementasi kebijakan sikap pegawai mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ditunjukkan dengan tersedianya Standar operasi prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan.
Copyrights © 2025