<![CDATA[Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan, mencederai keadilan sosial, dan melemahkan supremasi hukum. Artikel ini membahas fenomena korupsi dari pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah regulasi yang berlaku, putusan pengadilan, serta data kuantitatif dan kualitatif dari lembaga pemantau. Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah cukup lengkap dalam mengatur dan menjerat tindak pidana korupsi, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala penegakan, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum sebagai pelaku. Data empiris menunjukkan bahwa modus penggelembungan anggaran (mark-up), penyalahgunaan wewenang, dan suap menjadi bentuk korupsi yang paling umum. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi dan revitalisasi nilai-nilai hukum adat sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan nilai integritas di semua sektor.]]>
Copyrights © 2025
