<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak, yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya menyederhanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan pemadanan NIK menjadi NPWP. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kartu identitas yang diperlukan dalam administrasi perpajakan. Meskipun memiliki manfaat signifikan, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat tentang prosedur pemadanan. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Singaraja dan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.]]>
Copyrights © 2024
