<![CDATA[The capital market is a place for fund owners to invest in companies listed on the Exchange. The company will conduct share trading such as a public offering which has a mandatory requirement to submit a registration statement to the OJK. The process will be assisted by capital market support professionals, one of which is a notary. The length of the process, the high cost, and the uncertainty of getting the statement are the reasons for Backdoor listing. This research aims to discuss the legality of backdoor listing in Indonesia in relation to Article 70 paragraph (1) of the Capital Market Law as well as the roles and responsibilities of capital market notaries in the preparation of Company Deeds that conduct backdoor listing. This research is in the form of normative legal research with the nature of qualitative analysis in which the data is obtained through literature study with secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, backdoor listing violates Article 70 of the UUPM because the registration statement from OJK as a sign of fulfillment of the requirements for an IPO does not exist. In addition, the role and responsibility of a notary in a backdoor listing is to make the Minutes of the GMS with the schedule of the backdoor listing plan, which in making it must be in accordance with the provisions and obligations stated in the UUJN, UUPT, and UUPM. If it is appropriate, then the notary gets legal protection, but if not, the notary must be responsible.Bahasa Indonesia Abstrak: Pasar modal merupakan wadah bagi pemilik dana untuk berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa. Perusahaan tersebut akan melakukan perdagangan saham seperti penawaran umum yang mempunyai syarat wajib untuk mengajukan persyaratan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Proses tersebut akan dibantu oleh profesi penunjang pasar modal, salah satunya notaris. Lamanya proses, mahalnya biaya, dan belum pastinya akan lolos hingga memperoleh pernyataan itu menjadi alasan adanya backdoor listing. Penelitian ini bertujuan untuk membahas legalitas backdoor listing di Indonesia sehubungan dengan Pasal 70 ayat (1) UUPM serta peran dan tanggung jawab notaris pasar modal pada pembuatan Akta Perusahaan yang melakukan backdoor listing. Penelitian ini berupa penelitian hukum normatif dengan sifat analisis kualitatif yang cara perolehan datanya melalui studi kepustakaan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, backdoor listing melanggar Pasal 70 UUPM karena pernyataan pendaftaran dari OJK sebagai tanda terpenuhinya persyaratan untuk IPO tidak ada. Selain itu, peran dan tanggung jawab notaris dalam backdoor listing adalah membuat Risalah RUPS dengan jadwal rencana penyelenggaraan backdoor listing, di mana dalam pembuatannya wajib sesuai dengan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam UUJN, UUPT, dan UUPM. Jika sesuai, maka notaris mendapatkan perlindungan hukum namun jika tidak maka notaris harus bertanggung jawab.]]>
Copyrights © 2024
