<![CDATA[Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan POLRI, khususnya dalam jabatan strategis seperti komisaris BUMN, telah menimbulkan persoalan serius terkait konflik kepentingan, netralitas, dan akuntabilitas lembaga publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari praktik rangkap jabatan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan konflik kepentingan, serta mengkaji efektivitas regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji dokumen hukum, laporan lembaga pengawas, serta opini akademis terkait isu ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa rangkap jabatan secara signifikan menimbulkan konflik kepentingan, menurunkan kinerja lembaga, menciptakan ketimpangan birokrasi, dan berkontribusi terhadap turunnya kualitas pelayanan publik. Regulasi yang ada belum diimplementasikan secara optimal, dan mekanisme pengawasan masih lemah. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dalam pengawasan jabatan publik, penguatan etika jabatan, serta revisi kebijakan penempatan pejabat negara di jabatan non-struktural. Penelitian ini mendukung perlunya pembentukan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas pemerintahan.]]>
Copyrights © 2025
