<![CDATA[Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu rencana pembangunan pemerintah yang dibuat untuk perencanaan selama lima tahun. Badan teknis pemerintahan yang bertanggung jawab membuat rencana pembangunan termasuk RPJMD adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pemerintah telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai tahapan-tahapan untuk menyusun perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri merupakan panduan umum dalam menyusun perencanaan pembangunan untuk seluruh daerah, salah satunya adalah Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, Kabupaten Bandung memiliki beberapa masalah untuk menyusun RPJMD, yaitu tidak adanya pedoman teknis dan ketidakmerataan pekerjaan antar pegawai dalam merancang RPJMD. Hal ini berdampak dengan terjadinya revisi RPJMD Kabupaten Bandung pada periode 2011-2015 pada tahun 2013.
Pada penelitian ini akan dibuat Standard Operating Procedure (SOP) dalam menyusun RPJMD Kabupaten Bandung yang memenuhi requirement Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 berdasarkan metode Business Process Improvement (BPI) untuk meminimasi dan mengeliminasi masalah yang terjadi. Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri, SOP yang dibuat memenuhi requirement ISO 9001:2008 Klausul 7.3. Peran ISO 9001:2008 Klausul 7.3 dalam menyusun RPJMD adalah memastikan bahwa output yang dihasilkan dalam sebuah perancangan dapat sesuai dengan input requirement dan stakeholders requirement. Metode BPI digunakan untuk memperbaiki bisnis proses yang akan menjadi urutan proses dalam SOP dengan dilakukan analisis aktivitas dan analisis streamlining. Penelitian ini menghasilkan model konseptual untuk memperbaiki proses bisnis penyusunan RPJMD.]]>
Copyrights © 2015
