<![CDATA[Studi ini mengkaji efektivitas komparatif pengawasan dana desa di Indonesia dan Jerman dalam kerangka pemerintahan daerah sendiri. Di Indonesia, meskipun ada mekanisme pengaturan dan beberapa badan pengawas seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus penyelewengan dan kurangnya akuntabilitas terus berlanjut. Sebaliknya, Jerman menerapkan sistem pengawasan yang lebih otonom dan transparan melalui lembaga independen seperti Bundesrechnungshof dan Gemeindeprüfungsanstalt. Dengan menggunakan metode kualitatif-komparatif normatif, studi ini memanfaatkan dokumen hukum, jurnal akademik, dan laporan audit untuk menganalisis kerangka peraturan dan kelembagaan kedua negara. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa model Jerman, yang berakar pada subsidiaritas dan diperkuat oleh mekanisme audit independen, menunjukkan transparansi yang lebih tinggi, partisipasi publik yang lebih kuat, dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Sementara itu, kerangka pengawasan Indonesia masih berjuang dengan intervensi politik dan pengawasan publik yang terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan independensi dan transparansi lembaga pengawas, serta peningkatan peran serta masyarakat, sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat pengelolaan dana desa agar sejalan dengan prinsip pemerintahan daerah sendiri. Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintahan Daerah, Pengawasan]]>
Copyrights © 2025
