<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan sistem pelaporan keuangan syariah di Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam (LKIS). Untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan sistem pelaporan keuangan syariah yang terdiri dari standar akuntansi syariah (PSAK Syariah) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pengungkapan kepatuhan syariah, rincian transaksi yang sah, dan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari transparansi pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi LKI di masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapan sistem ini. Salah satunya adalah standar akuntansi syariah ditafsirkan secara berbeda, dan adanya keterbatasan dalam hal kualitas sumber daya manusia. Peran regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas lembaga. Kondisi riil pelaporan keuangan syariah dijelaskan dalam penelitian ini melalui analisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih diperlukan peningkatan pelatihan, harmonisasi standar, dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.]]>
Copyrights © 2025
