Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Lalu Agung Karta Panji (Fakultas Hukum Universitas Mataram)
RR Cahyowati (Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia)
Rusnan Rusnan (Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia)

Jurnal DIskresi
Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi

Tujuan penyusunan ini adalah untuk mengetahui Peran BPD dalam melakukan Pengawasan di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji. Metode penyusunan yang penyusun gunakan yaitu metode penyusunan hukum empiris. Hasil penyusunan ini menunjukkan bahwa, Peran BPD di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji sudah berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa kendala dan rencana pembangunan wisata yang belum bisa disetujui oleh Masyarakat. Dampak yang terjadi antara lain belum terealisasinya pembangunan wisata tersebut sehingga BPD harus mengevaluasi ulang rencana tersebut. Solusinya BPD sebaiknya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mana membahas tujuan dibentuknya wisata yang direncanakan tersebut sehingga masyarakat dan pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dibentuknya wisata yang belum terealisasi tersebut.