<![CDATA[Strategi pembangunan ekonomi biru telah menjadi isu nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan Indonesia Blue Economy Roadmap. Namun, hingga kini belum tersedia sistem nasional yang secara terintegrasi mencatat dan menilai nilai ekonomi, sosial, dan ekologi dari sumber daya laut. Fragmentasi data ini berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor serta rendahnya akuntabilitas kebijakan kelautan. Ocean accounting hadir sebagai pendekatan strategis untuk menyatukan data lintas sektor dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Sistem ini memungkinkan pengukuran stok sumber daya laut, jasa ekosistem, kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, serta aliran manfaat ekonomi dan sosial secara komprehensif. Ocean accounting juga menjadi prasyarat penting untuk mengakses pembiayaan berbasis hasil (result-based payment), seperti blue bonds dan carbon credit, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum global. Tanpa sistem ini, strategi ekonomi biru berisiko kehilangan arah, efektivitas, dan legitimasi. Oleh karena itu, integrasi ocean accounting perlu segera diprioritaskan sebagai fondasi menuju pengelolaan laut yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Kata kunci: ekonomi biru, karbon biru, kelautan, sumber daya laut, tata kelola laut.]]>
Copyrights © 2025
