<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dilatarbelakangi oleh ditetapkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah: 1. Dasar hukum yang mengatur terkait beredarnya obat tradisional illegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 2. Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat tradisional Ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif sehingga penelitian hukum normatif dapat mempergunakan hukum sebagai satu-satunya pedoman untuk menilai benar tidaknya suatu peristiwa. Penelitian ini menghasilkan: 1. Substansi peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pengawasan dan sanksi yang diberikan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengusaha yang bersangkutan dengan menggunakan bukti akurat. 2. Pemerintah memiliki peran besar terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. Di Indonesia masih terdapat kasus penggunakan BKO pada obat tradisional yang membuktikan bahwa penegakan hukum dengan ancaman penjara dan denda kurang memberi efek jera kepada pelaku usaha.]]>
Copyrights © 2025
