Analisis Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pemeriksaan Wajib Pajak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI)

karim, Reski

DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Vol 3 No 2 (2025): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam

Penelitian ini membahas tentang analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus TPK/2024/Pt.DKI), dengan mengkaji tiga rumusan masalah; Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI), serta Bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku tindak pidana gratifikasi dalam (Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI) Adapun jenis penelitian ini yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (library research) dan jenisnya adalah dengan menggunakan referensi baik berupa buku, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang fiqh jinayah, dan gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemidanaan terhadap pelaku gratifikasi dalam pemeriksaan wajib pajak memenuhi ketentuan pada Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pertimbangan hakim terhadap putusan banding (Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI) yang melibatkan Rafael Alum trisambodo atas kasus gratifikasi. 3) Sanksi terhadap pelaku gratifikasi perspektif fiqh jinayah, Rafael Alun Trisambodo dijatuhi hukuman pidana penjara 14 tahun, tergolong risywah yang dapat dikenai sanksi ta’zir oleh ulul amri demi mencegah kemungkaran dan menjaga kemaslahatan. This study discusses the analysis of Islamic jurisprudence (jurisprudence) regarding the crime of gratification in taxpayer audits (Study of Decision Number 8/Pid.Sus TPK/2024/Pt.DKI). It examines three research questions: how perpetrators of gratification are punished in taxpayer audits under the Corruption Crimes Law; how judges consider their decisions in issuing decisions regarding gratification cases in taxpayer audits (Study of Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI); and what is the perspective of Islamic jurisprudence (jurisprudence) regarding sanctions for perpetrators of gratification in (Study of Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI). The type of research used is library research, utilizing references in the form of books, articles, and other materials related to Islamic jurisprudence (jurisprudence) and gratification in taxpayer audits. The results of this study indicate that: 1) The punishment for perpetrators of gratification in taxpayer audits meets the provisions of Article 12B of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. 2) The judge's considerations regarding the appeal decision (Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/Pt.DKI) involving Rafael Alum Trisambodo for the gratification case. 3) Sanctions against perpetrators of gratification from the perspective of Islamic jurisprudence, Rafael Alun Trisambodo was sentenced to 14 years in prison, categorized as risywah which can be subject to ta'zir sanctions by ulul amri in order to prevent evil and maintain public welfare.