<![CDATA[Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari berbagai provinsi, kota, dan kabupaten yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Luasnya wilayah serta beragamnya karakteristik daerah menimbulkan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan merata. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang bertujuan mendorong kemandirian daerah, peningkatan layanan publik, serta optimalisasi potensi lokal. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dapat diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pajak daerah sebagai komponen utama. Pajak ini merupakan kewajiban masyarakat yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerimaan PKB dan BBNKB tergolong efektif hingga sangat efektif. Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, baik untuk PKB (43%) maupun BBNKB (26%). Meski pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada 2020, kondisi ini membaik berkat digitalisasi layanan, insentif fiskal, serta kerja sama lintas lembaga. Kendala seperti keterlambatan balik nama kendaraan, data yang belum mutakhir, dan tunggakan pajak masih terjadi. Namun, langkah strategis yang dilakukan Bapenda berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga stabilitas penerimaan daerah. ]]>
Copyrights © 2025
