<![CDATA[Permasalahan lemahnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam aspek penyusunan prosedur pelayanan publik, menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis menyebabkan pelayanan bersifat tidak seragam, tidak efisien, dan rentan terhadap penyimpangan administratif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta mendampingi proses penyusunan SOP layanan publik yang sesuai dengan prinsip hukum administrasi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, pelatihan teknis, serta pendampingan intensif dalam penyusunan dan simulasi SOP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap AUPB dan tata kelola pelayanan publik berbasis prosedur. Tiga dokumen SOP layanan prioritas berhasil disusun dan mulai diimplementasikan di lingkungan pemerintahan desa. Selain itu, partisipasi aktif dari perangkat desa dan dukungan kepala desa menjadi faktor pendorong keberhasilan kegiatan. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan advokatif berbasis hukum administrasi negara mampu memberikan dampak nyata dalam membangun sistem pelayanan publik desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.]]>
Copyrights © 2025
