<![CDATA[Artikel ini membahas Paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi yang muncul seiring dengan lahirnya PP 61, Tahun 1999 tentang otonomi PT, telah melahirkan berbagai pergeseran sistem manajemen internal PT. PP 61, Tahun 1999 lahir dari keinginan untuk meningkatkan pelaksanaan sistem desentralisasi PT, khususnya bagi PTN. Pengambilan berbagai kebijakan pendidikan tinggi pada saat ini relatif terpusat di Ditjen Dikti, berikutnya secara bertahap akan diberikan kepada masing-masing PT. Hal ini memberikan keleluasaan yang lebih tinggi bagi pimpinan PT untuk mengatur pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan visi dan misi PT yang bersangkutan. Konsekuensi ini melahirkan perlunya sistem yang mampu untuk men-sinergikan segala sumber daya yang ada, sehingga akan meningkatkan derajat penyatuan sumber daya atau semacam sentralisasi pada tingkat internal PT untuk meng-optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Tujuan studi deskriftif ini adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan dan hambatan, mekanisme pendataan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung sistem informasi manajemen perguruan tinggi. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian PT telah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data secara rutin setiap tahun. Pendataan didominasi oleh pengumpulan data melalui instrumen kuesioner, baik oleh Ditjen Dikti maupun oleh PSP Balitbang Depdiknas. Dua penyebab utama terhambatnya pendataan dari Ditjen Dikti dan PSP Balitbang Depdiknas dan dari institusi PT itu sendiri. SDM merupakan hambatan yang dominan dalam pengelolaan SIM PT dan belum semua PT yang menjadi sampel studi memiliki SIM PT, dan hampir separuh responden menunjukkan bahwa belum semua aplikasi SIM PT beroperasi dengan baik]]>
Copyrights © 2025
