<![CDATA[Otonomi desa merupakan konsep yuridis fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berakar pada sejarah dan diakui berdasarkan prinsip rekognisi, bukan delegasi kewenangan dari pemerintah. Namun, maraknya pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang menjadi salah satu faktor yang mendorong revisi Undang-Undang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum dan pergeseran kewenangan Kepala Desa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta dampaknya terhadap hakikat otonomi desa. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hasilnya menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Desa yang semula bersifat atribusi untuk ‘mengangkat dan memberhentikan’ perangkat desa, kini terdegradasi menjadi kewenangan mandat untuk sekadar ‘mengusulkan’ kepada bupati/walikota. Pergeseran ini secara teoretis dinilai mencederai esensi otonomi desa karena bertentangan dengan asas subsidiaritas dan rekognisi. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, perubahan ini secara substantif menggerus kemandirian desa dengan memaksakan logika kontrol hierarkis yang sentralistis, sehingga berpotensi mengembalikan desa pada posisi yang lebih dependen terhadap struktur pemerintahan di atasnya. Kata Kunci: Otonomi Desa, Kewenangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Undang-Undang Desa, Atribusi dan Mandat.]]>
Copyrights © 2025
