<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode studi pustaka, kajian ini mengidentifikasi tantangan koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan serta menganalisis sejauh mana perangkat regulasi daerah seperti RPJMD, Perda, dan Perkada telah harmonis dengan kebijakan pusat. Hasil studi menunjukkan bahwa Surakarta menghadapi persoalan fragmentasi institusi, ketidakselarasan interpretasi hukum, serta lemahnya mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal. Di sisi lain, upaya integrasi kebijakan melalui digitalisasi, pelibatan publik, dan penguatan regulasi daerah telah mulai diterapkan meskipun masih terbatas pada sektor tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sinkronisasi kebijakan memerlukan kerangka hukum yang jelas, penguatan kapasitas kelembagaan, dan forum koordinasi yang terstruktur secara formal. Studi ini memberikan rekomendasi strategis berupa pembentukan task force lintas OPD, penguatan perangkat hukum operasional, serta penggunaan platform digital terpadu sebagai sarana harmonisasi regulasi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal bagi pengembangan model tata kelola daerah yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kebijakan pusat-daerah yang terus berkembang.]]>
Copyrights © 2025
