<![CDATA[Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) guna mengelola aset dan mempercepat laju ekonomi nasional. Namun, pengelolaan investasi dalam skala besar oleh lembaga ini berpotensi menimbulkan risiko kerugian yang berdampak pada keuangan publik. Fokus kajian ialah bagaimana regulasi dan mekanisme Danantara sebagai SWF di Indonesia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan investasinya. Penelitian menelaah legitimasi hukum dan struktur kelembagaan Danantara, serta mengkaji bentuk akuntabilitas hukum jika terjadi kerugian dalam operasional investasinya. Kajian dilakukan secara yuridis normatif melalui telaah regulasi serta studi pustaka. Hasil studi ini mengungkap bahwa Danantara beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan mekanisme investasi yang terpusat dan model superholding. Regulasi menyatakan bahwa kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab lembaga, bukan kerugian negara, kecuali jika ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum. Kesimpulannya, meskipun Danantara memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, kelemahan dalam sistem pengawasan dan celah hukum terkait pertanggungjawaban dapat membuka ruang penyimpangan, sehingga transparansi dan prinsip good governance mutlak diperlukan.]]>
Copyrights © 2025
