PENDEKATAN PEMBUKTIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Pratama, Muhammad Iqbal

Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan
Vol 9, No 2 (2024)

Abstrak Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga mekanisme pasar yang adil dan efisien. Dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha menjalankan prinsip persaingan sehat; sebagian justru melakukan praktik-praktik terlarang seperti kartel, monopoli, dan persekongkolan tender yang merugikan konsumen dan pesaing. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir sebagai dasar hukum untuk menindak praktik semacam ini, dengan pelaksana utama oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, pembuktian pelanggaran dalam perkara persaingan usaha memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika pelanggaran bersifat tersembunyi dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat dalam menganalisis tindakan pelaku usaha, yaitu melalui pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung analisis literatur dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan pentingnya konsistensi penerapan pendekatan hukum dalam menilai perilaku pasar dan memperkuat fungsi KPPU dalam menegakkan hukum demi menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan adil.Kata kunci: Persaingan Usaha, KPPU, Per Se Illegal, Rule of Reason, Metode Yuridis Normatif. AbstractThe enforcement of competition law in Indonesia plays a vital role in maintaining a fair and efficient market mechanism. In practice, not all business actors adhere to the principles of fair competition; some engage in prohibited practices such as cartels, monopolies, and collusive tendering that harm both consumers and competitors. Law Number 5 of 1999 serves as the legal foundation to address such conduct, primarily enforced by the Indonesian Competition Commission (KPPU). However, proving violations in competition cases poses unique challenges, particularly when infringements are covert and complex. Therefore, appropriate analytical approaches are needed, namely the Per Se Illegal and Rule of Reason doctrines. This research applies a normative juridical method using conceptual and statutory approaches, supported by literature analysis and case studies. The study reveals the importance of consistent application of legal doctrines in assessing market behavior and reinforcing KPPU's role in upholding the law to foster a competitive and equitable business climate. Keywords: Competition Law, KPPU, Per Se Illegal, Rule of Reason, Normative Juridical Method.