Kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah, keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya pengakomodasian minat dan bakat siswa, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan, kepala sekolah, panitia PPDB, siswa, orang tua/wali peserta didik, serta wali nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi masih belum berjalan secara maksimal, disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan
Copyrights © 2025