AbstrakPetani lahan kering belum berperan mendukung ketahanan pangan. Sebagian besar petani adalah petani kecil dengan kapasitas yang rendah untuk menghasilkan pangan. Penelitian bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil untuk mendukung ketahanan pangan. Data dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen: kuesioner, wawancara dan fokus group diskusi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik dan kapasitas petani kecil berada pada kategori rendah, berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan yang rendah. Rekomendasi kebijakan  meningkatkan kapasitas petani kecil untuk menciptakan ketahanan pangan melalui: menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan secara partisipatif, meningkatkan kualitas peran pendamping da peneliti dalam proses pemberdayaan, meningkatkan akses petani terhadap input, fasilitas modal, dan pasar, memberikan insentif agar petani mau berusaha sampingan serta meningkatkan koordinasi antara institusi pemerintah dan stakeholder. AbstractLand dry farmers have not enrole in supporting food security. Most of the farmer are the peasants with low capacity to produce food. The purpose of the research is to formulate policy recommendation to increase capacity of the peasants for support food security. The data were collected using following techniques: questionnaire, interview and focus group discussion. The data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modelling (SEM). The research results showed that the peasant characteristics and the peasants capacity are within low category, influencing the level of food security. The Government are expected actively to increase the peasants capacity by optimizing efforts: providing extension and training in participatory ways; increasing role of facilitator and researcher in empowerment process, increasing the peasantsâ access to production input, credit facilities and wider markets, give incentive to the peasants so that they can do double working, as well as increasing coordination between government institutions and stakeholder.
Copyrights © 2015