<![CDATA[Perlindungan maternitas merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga, serta memperkuat kesetaraan gender dan pembangunan sosial-ekonomi. Di Indonesia, akses terhadap perlindungan maternitas masih terbatas, terutama bagi pekerja perempuan di sektor informal yang mencakup lebih dari 65% angkatan kerja perempuan. Sebagian besar pekerja informal tidak terlindungi oleh skema perlindungan sosial, sehingga mereka menghadapi risiko kesehatan, kehilangan pendapatan, dan ketidaksetaraan gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan perlindungan maternitas di Indonesia melalui sistem jaminan sosial nasional. Metode yang digunakan adalah studi komparatif berbasis data sekunder, mencakup analisis kebijakan nasional dan praktik baik dari negara lain, seperti Filipina, Laos, Namibia, Mongolia, dan India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema jaminan sosial berbasis kontribusi bersama antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah berpotensi meningkatkan cakupan dan keberlanjutan perlindungan maternitas, termasuk bagi pekerja informal. Namun, penerapan skema ini tentunya membutuhkan tinjauan yang lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan perlindungan maternitas melalui optimalisasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan dengan memanfaatkan mekanisme yang telah ada, seperti integrasi Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dan penyediaan perlindungan maternitas sebagai value added bagi peserta. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan, memperluas cakupan jaminan sosial, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
