<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menangani masalah terkait kasus Prostitusi Gay yang praktiknya semakin terlihat di Kabupaten Jember dengan berdasarkan ketentuan yang ada di Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yakni tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani masalah prostitusi gay selama ini hanya terbatas pada upaya pencegahan HIV/AIDS. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara tegas dan khusus mengatur tata kelola, pencegahan, serta penanggulangan prostitusi gay di wilayahnya. Padahal, prostitusi gay termasuk kategori bencana non-alam yang berdampak serius, seperti timbulnya korban jiwa serta gangguan psikologis dan mental pada pelakunya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan regulasi yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan masalah tersebut.]]>
Copyrights © 2025
