<![CDATA[Kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penawaran wilayah tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan menandai perubahan signifikan tata kelola tambang di Indonesia. Kebijakan tersebut resmi berlaku melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Peraturan inisiasi pemerintah tersebut telah memungkinkan ormas keagamaan melalui badan usahanya memperoleh IUP dan mendapat penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara. Kebijakan tambang untuk ormas keagamaan memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan, transparansi, dan tujuan kebijakan publik. Artikel ini menganalisis kebijakan tersebut melalui pendekatan state-centered dengan menggunakan teori klientelisme dari Derick W. Brinkerhoff dan Arthur A. Goldsmith serta konsep lembaga ekstraktif dari Daron Acemoglu dan James Robinson. Metode yang digunakan yaitu studi literatur kualitatif dengan menelaah dokumen hukum, berita, serta literatur akademik. Dari analisis ditemukan bahwa kebijakan ini tidak lahir dari partisipasi publik yang luas. Ada kecenderungan kebijakan merupakan inisiatif aktor negara yang memanfaatkan instrumen hukum untuk mendistribusikan sumber daya kepada aktor sosial-politik tertentu. Relasi patron-klien antara negara dan ormas keagamaan dilembagakan secara formal dengan keluarnya undang-undang dan peraturan pemerintah, menandakan negara menjadi lembaga ekstraktif yang dimanfaatkan elit politik untuk menjaga loyalitas dan dukungan ormas keagamaan.]]>
Copyrights © 2025
