<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm telah mencerminkan prinsip keadilan. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Begitu juga dengan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mencederai integritas sistem birokrasi. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian menggunakan deskriptif, sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan Perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi sejak tahun 2016 hingga 2021 dan menyebabkan kerugian yang besar bagi para korban. Namun pertimbangan hakim tidak mencerminkan keadilan pada putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm yang menjatuhkan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini menimbulkan kritik karena hukuman tersebut dianggap tidak proposional dan belum mencerminkan prinsip keadilan, dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak korban, serta menurunkan kepercayaan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
