PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)

Davical Latuperissa, Dandy
Amrizal, Amrizal
Fatahillah, Fatahillah

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Lhoksukon, wilayah rawan banjir akibat kondisi geografis dataran rendah dan luapan sungai. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama. Dengan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran. Hambatan tersebut membuat banjir tetap menjadi masalah tahunan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta optimalisasi sumber daya untuk mitigasi bencana.