<![CDATA[Perkembangan teknologi memudahkan distribusi musik secara digital, namun juga meningkatkan pelanggaran hak cipta. Secara normatif, perlindungan telah diatur melalui UU Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, UU ITE, dan konvensi internasional. Namun secara faktual, pelanggaran masih marak terjadi karena rendahnya kesadaran hukum, kurangnya edukasi, dan lemahnya pengawasan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelanggaran hukum bagi pemegang hak cipta musik dan lagu atas perbuatan melawan hukum, serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik dan lagu. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum normatif. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan aturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta musik dan lagu mencakup plagiat, pembajakan, pemalsuan, bootlegging, penggunaan tanpa izin oleh EO, dan pemanfaatan komersial tanpa membayar royalti sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Pelanggaran ini termasuk delik aduan yang menuntut adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan perlunya penguatan penegakan hukum. Perlindungan hukum pidana mencakup hak moral, hak ekonomi, sanksi pidana, serta upaya preventif, represif, alternatif penyelesaian sengketa, dan tindakan administratif. Namun, perlindungan ini masih lemah menghadapi pelanggaran digital akibat UUHC yang belum adaptif terhadap teknologi lintas batas, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan, sehingga penegakan hukum sering tidak efektif.]]>
Copyrights © 2025
