<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan jabatan Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur dengan menggunakan model Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung program pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh KB tidak memili kebijakan jabatan yang besar dalam memutuskan sebuah keputusan, namun demikian dari kebijakan dari atasan ke penyuluh KB kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik pada penelitian ini terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu suasana politik mengakibatkan pergantian pimpinan dilanjutkan perubahan kebijakan yang ada.]]>
Copyrights © 2025
