<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban, tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat serta membahayakan kedaulatan negara. Oleh karena itu, terorisme tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, melainkan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis peran Satuan Tugas Kontraterorisme dalam kaitannya dengan kewenangan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tetap berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, karena Undang - Undang Anti-Terorisme belum secara komprehensif mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, maka ketentuan dalam KUHAP tetap dijadikan acuan umum, kecuali diatur lain dalam undang-undang khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Fokus kajian diarahkan pada analisis prosedur hukum yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana terorisme serta langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan oleh aparat terkait dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.]]>
Copyrights © 2025
