<![CDATA[Duplikasi fungsi dan kelemahan pengelolaan keuangan merupakan dua isu yang seringkali menghambat efisiensi biaya operasional dalam birokrasi publik, termasuk di lembaga pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara. Tumpang tindih peran antarunit kerja sering melahirkan pemborosan sumber daya, sementara tata kelola anggaran yang kurang akuntabel berpotensi memperbesar beban keuangan institusi. Persoalan ini relevan untuk dikaji, mengingat tuntutan efisiensi dan akuntabilitas publik semakin tinggi dalam konteks pemerintahan di masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh duplikasi fungsi dan pengelolaan keuangan terhadap efisiensi biaya operasional, sekaligus mengungkap implikasi praktisnya bagi penguatan tata kelola birokrasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan regresi ordinal, data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 98 responden yang terdiri atas 45 pegawai negeri sipil dan 53 tenaga harian lepas dari berbagai unit kerja. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh parsial maupun simultan kedua variabel independen terhadap efisiensi biaya operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa duplikasi fungsi tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya, sedangkan pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi biaya. Kedua variabel secara simultan hanya menjelaskan 34,61% variasi efisiensi biaya operasional, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan internal. Temuan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan efisiensi operasional lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola keuangan dibandingkan dengan faktor struktural semata. Oleh karena itu, penguatan sistem perencanaan dan pengawasan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas strategis yang perlu dijalankan. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan mengintegrasikan analisis aspek struktural dan manajerial dalam kajian efisiensi birokrasi, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi IPDN Kampus Sulawesi Utara untuk memperkuat keberlanjutan operasional dan akuntabilitas publik.]]>
Copyrights © 2025
