<![CDATA[Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan unggulan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, yang memberikan akses keuangan cepat kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, dengan prinsip akad rahn. Meskipun telah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur mekanisme dan prinsip gadai emas, seperti Fatwa No. 25 dan 26 Tahun 2002, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan tafsir dan penyimpangan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara khusus dan operasional mengatur pelaksanaan produk gadai emas syariah dalam ranah perbankan. Ketimpangan antara ketentuan normatif dalam fatwa dan aturan positif negara ini menyebabkan kesenjangan hukum, berpotensi merugikan nasabah, serta menciptakan ketidakpastian dalam implementasi produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis isi hukum secara komparatif antara fatwa, peraturan BI, dan POJK. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam POJK sangat mendesak dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Diperlukan regulasi formal berupa POJK khusus gadai emas syariah yang memuat batas pinjaman, formula biaya penyimpanan, mekanisme lelang syariah, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain menjawab tantangan regulasi sektoral, integrasi ini juga memperkuat sistem pengawasan dan menjamin kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa sinergi antara DSN-MUI dan OJK menjadi kunci penguatan regulasi gadai emas dalam ekosistem perbankan syariah nasional.]]>
Copyrights © 2025
