<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, serta menawarkan beberapa solusi untuk perbaikan layanan administrasi perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulandata yang digunakan, yaitu: wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi perizinan, dariaspek Kelembagaan bahwa pelayanan perizinan Kabupaten Sleman sudah berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service); aspek Sumber Daya Manusia bahwa kualifikasi pegawai yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai relatif masih rendah; aspek Sistem dan Prosedur bahwa umumnya perizinan diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan, adanya diskriminasi dan inkonsistensi. Melalui penelitian ini, dilakukan verifikasi terhadap beberapa konsep dan teori, yaitu formalisme sebagai salah satu ciri masyarakat prismatik yang dikemukakan oleh Fred W Riggs pada terjustifikasi dalam penelitian ini, yang dalam fenomena tersebut penulis menyebutnya dengan istilah “Bidah Regulasi.]]>
Copyrights © 2025
