Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Memaksimalkan Peran Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Richard Al Khalik
Rosita Candrakirana
Diana Lukitasari

JURNAL USM LAW REVIEW
Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER (Article in Press)

This study aims to examine the regulatory weaknesses in the obligation to implement the PMPJ and the normative conflict between the obligation to report suspicious financial transactions in the context of anti-money laundering efforts and the principle of notarial confidentiality. It further addresses the urgency of reformulating the UUJN to prevent normative ambiguity and to align with the dynamics of contemporary legal developments. The research responds to the normative conflict between the UUJN and the PP Number 43 of 2015, which has led to legal uncertainty in practice. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study reveals that the UUJN does not explicitly accommodate the obligation to apply PMPJ as an integral part of notarial professional duties. Moreover, the obligation to report suspicious transactions by notaries creates a normative conflict with PP Number 43 of 2015, particularly concerning the legal hierarchy, thereby undermining public trust in the integrity of notaries in upholding client confidentiality. The novelty of this research lies in the proposal for a legal reform of the UUJN as a structural solution to resolve the existing normative conflict. It concludes that to prevent such conflicts, the UUJN must be reformulated through both vertical and horizontal harmonization with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) regime in Indonesia, thereby enabling full legal integration of the reporting obligations into the notarial regulatory framework.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan pengaturan kewajiban PMPJ dan konflik norma terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dalam pencegahan TPPU dengan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris, serta urgensi reformulasi UUJN dalam mendukung upaya pencegahan TPPU agar tidak menimbulkan multitafsir dan lebih progresif mengikuti perkembangan hukum kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengatasi konflik norma terhadap UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa UUJN belum secara eksplisit mengakomodasi kewajiban penerapan PMPJ sebagai bagian integral dari kewajiban profesional Notaris dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris dalam penerapannya menimbulkan konflik norma antara UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 secara hierarki peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas Notaris dalam menjaga rahasia klien. Kebaruan  penelitian  ini  terletak pada kebutuhan reformulasi norma hukum dalam UUJN sebagai perbaikan struktural terhadap konflik norma yang terjadi. Penelitian ini menegaskan untuk menghindari konflik norma perlu adanya reformulasi UUJN melalui harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal terhadap UUJN dengan UU TPPU dalam melakukan integrasi kewajiban terhadap Notaris dengan rezim APU-PPT di Indonesia.