<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Dompu. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana konsep one-stop service dapat meningkatkan efisiensi waktu, transparansi birokrasi, serta kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Dompu berdampak positif pada kualitas layanan publik dengan mempercepat administrasi, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Penggunaan teknologi seperti antrean elektronik dan layanan digital turut mendukung efektivitas pelayanan. Namun, kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kurangnya kompetensi SDM masih menjadi tantangan. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan teknologi, pelatihan petugas, dan sosialisasi lebih luas. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, MPP diharapkan terus berkembang sebagai model layanan publik yang efisien dan transparan. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Public Service Mall (MPP) in improving the quality of public services in Dompu Regency. The main focus of this study is to assess the extent to which the one-stop service concept can improve time efficiency, bureaucratic transparency, and public satisfaction. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results show that the implementation of the Public Service Mall (MPP) in Dompu Regency has a positive impact on the quality of public services by accelerating administration, increasing accessibility, efficiency, transparency, and public satisfaction. The use of technology such as electronic queuing and digital services also supports service effectiveness. However, obstacles such as limited infrastructure, low digital literacy, and a lack of human resource competency remain challenges. To overcome these challenges, technological enhancements, officer training, and broader outreach are needed. With government and community support, the MPP is expected to continue to develop as an efficient and transparent public service model. ]]>
Copyrights © 2025
