<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja, keadilan hubungan industrial, serta stabilitas ekonomi. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain jumlah pengawas yang terbatas, kewenangan yang minim, serta kendala teknis terkait anggaran dan luasnya wilayah. Penelitian ini membandingkan sistem pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia, Singapura, dan Belanda untuk merumuskan model hibrida yang sesuai bagi Indonesia. Singapura menekankan kolaborasi tripartit melalui Tripartite Standards dan penyelesaian perselisihan cepat melalui Tripartite Alliance for Dispute Management (TADM), yang terbukti meningkatkan kepatuhan dengan insentif reputasi. Sementara itu, Belanda menekankan pendekatan risk-based inspection dengan kewenangan administratif langsung bagi inspektur untuk menjatuhkan sanksi berupa denda, dwangsom, penghentian kerja (stilleggen), hingga publikasi nama pelanggar. Hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi penuh sistem negara lain tidak realistis untuk diterapkan di Indonesia mengingat skala wilayah dan keterbatasan anggaran. Namun, pembelajaran dari kedua negara dapat diadaptasi melalui pengembangan model hibrida: pengawas Indonesia tetap menjalankan risk-based inspection dengan dukungan pusat data Kemnaker, sementara Tripartite Standards dikelola oleh lembaga tripartit nasional yang kredibel. Pengawas diberikan kewenangan terbatas untuk denda ringan, sedangkan pelanggaran besar tetap melalui pejabat berwenang dengan mekanisme check and balance, serta pelanggaran pidana ditangani melalui Desk Ketenagakerjaan Polri. Model ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan struktural Indonesia, sekaligus menciptakan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih efisien, partisipatif, dan transformatif.]]>
Copyrights © 2025
