<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keterpaduan tata ruang di kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai sebagai ruang lindung menghadapi persaoalan serius, antara lain penyimpangan pemanfaatan lahan, tumpang tindih regulasi, serta konflik norma hukum, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perizinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya kendala implementasi, khususnya terkait lemahnya koordinasi antar regulasi dan lemahnya perlindungan lingkungan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi kelembagaan dan harmonisasi kebijakan antar sektor dalam pemberian izin usaha atas tanah HPL di kawasan sempadan sungai, dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan serta kerangka hukum yang berlaku.]]>
Copyrights © 2025
