<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan guna memahami bagaimana perlindungan maupun pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia merupakan wilayah yang mendukung penuh kesamarataan masyarakat, demokrasi juga dipahami sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang meletakkan masyarakat sebagai pemangku suara tunggal melalui proses pemilu. Tujuan demokrasi di Indonesia seperti yg telah kita ketahui adalah kesejahteraan dan ketentraman rakyat Indonesia juga kesetaraan rakyat di mata hukum yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan semua masyarakat sama kedudukannya di dalam hukum. Proses pemilu di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan penyandang disabilitas dalam politik. Setiap orang, terhitung penyandang disabilitas, mempunyai kewenangan dan kesempatan yang sama guna ikut serta dalam proses pemilihan yang bermaksud untuk menunjuk wakil-wakil yang akan bertanggung jawab atas pemerintahan, entah itu tingkat pusat maupun daerah, melalui Pemilukada. Namun, seperti yang kita ketahui, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan dan kendala dalam memanfaatkan hak politik mereka. Ini diakibatkan oleh fakta bahwa sarana dan prasarana yang mendukung partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam proses politik tidak tersedia. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pemerintah dan KPU selaku eksekutor pemilihan umum wajib memberikan perhatian makin khusus kepada masalah ini agar mereka dapat menjadi lebih responsif dalam hal penghormatan, penjagaan, dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di masa mendatang. Peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep adalah dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.]]>
Copyrights © 2024
