<![CDATA[Sebagian besar tempat penitipan anak di Indonesia masih beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar layanan yang minimum. Hal ini menimbulkan risiko terhadap hak-hak anak, terutama terkait dengan kualitas pendidikan dan keselamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengawasi dan memberikan izin bagi operasional tempat penitipan anak. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis dokumen dan literatur hukum. Temuan menunjukkan bahwa sistem perizinan dan pengawasan tempat penitipan anak di Indonesia masih lemah. Banyak tempat penitipan anak yang tidak memiliki izin, jarangnya dilakukan pemeriksaan, serta kurangnya koordinasi antar sektor yang menjadi ciri khasnya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam kebijakan hukum untuk menetapkan standar kualitas dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak-anak.]]>
Copyrights © 2025
