<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri Peer-to-Peer (P2P) lending, dengan fokus pada perlindungan konsumen sesuai dengan Putusan Nomor 77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengintegrasikan analisis dokumen regulasi dan wawancara mendalam. Analisis dokumen dilakukan terhadap regulasi OJK dan putusan terkait, sementara wawancara dilaksanakan dengan praktisi hukum dan pelaku industri P2P lending untuk mendapatkan wawasan praktis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan OJK berperan penting dalam menetapkan standar perlindungan konsumen, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman konsumen dan kepatuhan di sektor ini masih ada. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya di lapangan seringkali tidak optimal. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai interaksi antara pengawasan OJK dan perlindungan konsumen, serta dampak praktis dari putusan OJK dalam konteks industri P2P lending yang terus berkembang. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman hukum fintech di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
