<![CDATA[Desentralisasi di Indonesia digulirkan sebagai agenda reformasi fundamental untuk mendekonstruksi warisan sentralisme otoritarian dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif. Artikel ini menganalisis secara kritis dinamika dan arah kebijakan desentralisasi di Indonesia dengan membandingkan dua pilar regulasi utama: Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini tidak hanya memaparkan konsep, tetapi juga membongkar pergeseran filosofis dan implikasi praktis dari perubahan regulasi tersebut. Hasil analisis menunjukkan adanya sebuah paradoks: meskipun semangat desentralisasi terus dipertahankan secara retoris, evolusi regulasi dari UU No. 22/1999 yang memberikan otonomi luas kepada kabupaten/kota menuju UU No. 23/2014 justru memperlihatkan tren penguatan kembali peran pemerintah pusat dan provinsi. Penarikan sejumlah kewenangan strategis dari kabupaten/kota, pengenalan konsep "urusan pemerintahan absolut" yang tidak dapat didesentralisasikan, dan penguatan mekanisme pengawasan pusat menandakan adanya pendulum kebijakan yang bergerak ke arah re-sentralisasi. Disimpulkan bahwa dinamika desentralisasi di Indonesia tidak berjalan secara linear, melainkan mengalami fluktuasi yang mencerminkan pertarungan berkelanjutan antara idealisme otonomi daerah dengan realitas politik yang cenderung mempertahankan kontrol pusat. Pergeseran ini berimplikasi pada pelemahan otonomi riil di tingkat lokal dan menimbulkan tantangan baru dalam hubungan pusat-daerah.]]>
Copyrights © 2025
