Salah satu persoalan besar yang dihadapi dunia saat ini adalah ledakan penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, dari 237,6 juta jiwa pada 2010 menjadi 270,2 juta jiwa pada 2020. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini yang memperpanjang masa reproduksi perempuan, seperti terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah DIY untuk mengatasi pernikahan dini. Data diperoleh melalui analisis dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), lalu dianalisis menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang diperkenalkan oleh Saaty (2006). Hasilnya menunjukkan bahwa alternatif kebijakan terbaik adalah mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (nilai 0,196), dibandingkan dengan alternatif status quo, memajukan, atau menambah jam sekolah. Kegiatan ini dianggap efektif mengurangi waktu luang yang berisiko memicu pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah.
Copyrights © 2025