<![CDATA[Sengketa tanah merupakan isu kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga legitimasi hukum antara negara dan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial masyarakat terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah serta interaksinya dengan hukum formal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat pemerintah, dan masyarakat yang terlibat sengketa; penyebaran kuesioner kepada anggota komunitas adat; observasi lapangan; serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dipandang lebih adil, cepat, murah, dan menekankan pada harmoni sosial. Mekanisme adat terbukti mampu menjaga kohesi sosial melalui musyawarah terbuka dan ritual budaya, sehingga keputusan lebih diterima masyarakat. Namun, ditemukan adanya kesenjangan antara legitimasi sosial hukum adat dengan legitimasi legal hukum formal yang menimbulkan dualisme hukum dalam praktik penyelesaian sengketa. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar norma yang diwariskan, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui interaksi masyarakat. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat pengakuan hukum adat dan membangun sinergi dengan hukum formal guna menciptakan sistem hukum yang pluralis dan berkeadilan.]]>
Copyrights © 2024
