<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menjamin hak asasi tersangka melalui kajian kualitatif terhadap praktik bantuan hukum di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari masih lemahnya implementasi hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, meskipun hak tersebut dijamin dalam UUD 1945, KUHAP, dan Undang-Undang Advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat, tersangka, dan stakeholder pendukung, disertai observasi lapangan serta penyebaran kuesioner sederhana kepada advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran advokat sejak awal proses hukum mampu mencegah intimidasi, memberikan pemahaman hak kepada tersangka, serta memperkuat prinsip fair trial. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, seperti keterbatasan akses advokat pada tahap penyidikan, minimnya sumber daya lembaga bantuan hukum (LBH), serta relasi yang tidak sepenuhnya harmonis dengan aparat penegak hukum. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas advokat, reformasi kebijakan bantuan hukum, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat berperan sebagai garda terdepan dalam menjamin perlindungan hak asasi tersangka, namun efektivitas peran tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan institusional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
