<![CDATA[Abstract Judges as the main element in the Court are tasked with giving decisions in every case, in recording a judge cannot be separated from the guidelines for behavior in his profession as a judge or what can be called a "Code of Ethics". The aim of this research is to discuss enforcing the code of ethics for judges at the Bandung High Court and the obstacles and efforts in enforcing the code of ethics for judges at the Bandung High Court. The research uses empirical juridical methods. Based on research results, legal professional ethics towards judges at the High Court is not yet fully effective. There are several influences that can be used as fundamental reasons why professional attitudes can be ignored by a judge, namely: because of family, position, the influence of consumerism and because of a judge's weak faith. This reason is that the obstacles faced must be recognized and accepted by the legal community as problems that cannot be exclusively resolved only through a legal science approach, but solutions must also be found through a multi-disciplinary scientific approach. For this reason, judges must pay more attention in receiving, examining and deciding cases in court, so that the judge's decisions can reflect legal certainty, justice and expediency in the high court. Keywords : judges, codes of ethics, enforcement Abstrak Hakim sebagai unsur utama di dalam Pengadilan yang bertugas memberi keputusan dalam setiap perkara, dalam menjalankan tugasnya seorang hakim tidak terlepas dari pedoman berprilaku dalam profesinya sebagai seorang hakim atau dapat disebut sebagai “Kode Etik”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas terkait penegakan etik hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan kendala serta upaya dalam menegakkan kode etik hakim di Pengadilan Tinggi Bandung. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian, etika profesi hukum terhadap hakim di Pengadilan tinggi belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa pengaruh yang dapat dijadikan sebagai alasan mendasar mengapa sikap professional dapat diabaikan seorang hakim yaitu: karena kekeluargaan, jabatan, pengaruh konsumerisme dan karena lemahnya iman seorang hakim. Alasan tersebut menjadi kendala yang dihadapi harus diakui dan diterima oleh komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ilmu hukum saja, tapi juga harus dicarikan solusi dengan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan. Untuk itu hakim harus lebih perhatian dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di pengadilan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan etik kepada Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung masih belum efektif karena masih meningkatnya jumlah anggota Hakim yang melakukan pelanggarn etik setiap tahunnya. Saran supaya Penegakan etik terhadap hakim di Pengadilan Tinggi Bandung perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan tentang kode etik profesi, serta penerapan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas mekanisme pelaporan pelanggaran etik dan memberikan sanksi yang tegas terhadap hakim yang terbukti melanggar, agar tercipta lingkungan peradilan yang adil, profesional, dan terpercaya. Kata Kunci : hakim; kode etik, penegakan]]>
Copyrights © 2024
