<![CDATA[Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki kewajiban menjaga profesionalisme dan integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran etik oleh anggota kepolisian yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan kode etik, mengidentifikasi kendala, serta mengkaji upaya yang dilakukan di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara sebagai penguat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran kode etik di Polres Cimahi bersifat fluktuatif dengan tren dominan berupa desersi, sedangkan di Polres Metro Bekasi Kota tercatat 32 kasus dalam tiga tahun terakhir. Kendala utama meliputi lemahnya internalisasi nilai etika, tekanan pekerjaan, dan faktor eksternal seperti pelarian pelanggar. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua Polres dalam konteks implementasi kode etik secara empiris-normatif. Kontribusi penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa penguatan pembinaan, pengawasan, transparansi, serta sinergi antarunit guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.]]>
Copyrights © 2025
