<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil terhadap Revisi II UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Latar belakang penelitian didasarkan pada kontroversi proses pembentukan Revisi II UU TNI yang dianggap tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang- Undang No. 13 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut, implikasinya terhadap sistem legislasi nasional, serta relevansinya dalam pengembangan teori hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menerapkan pendekatan formil minimalis, yakni selama prosedur minimal terpenuhi, undang-undang dianggap sah secara formil. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pendekatan formil minimalis MK memberikan kepastian hukum, tetapi mengabaikan substansi demokrasi berupa partisipasi publik yang berkualitas. Implikasi putusan ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas demokrasi dalam praktik legislasi nasional, sehingga perlu paradigma baru pengujian formil yang lebih memperhatikan aspek substantif demokrasi dan partisipasi publik yang bermakna.Kata Kunci : Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi, Legislasi Nasional]]>
Copyrights © 2025
