<![CDATA[Diskursus pembangunan sering mengeksklusi kelompok yang dianggap mengganggu tatanan sosial; salah satunya adalah penanganan anak jalanan oleh pemerintah daerah di Kota Tangerang Selatan. Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah sering hanya bersifat instrumental, bahkan cenderung represif, serta tidak mengatasi akar persoalan anak jalanan. Hal itu merupakan konsekuensi dari konstruksi sosial, terutama melalui penetapan stigma-stigma negatif bagi anak jalanan, yang dikembangkan oleh para aktor pembangunan. Sehingga ketimpangan sosial pun bertahan tanpa adanya solusi kreatif dalam pemberdayaan anak jalanan. Karenanya, tulisan ini berupaya meninjau diskursus pembangunan sosial dan konsekuensinya bagi anak jalanan, serta mengusulkan pola pembangunan sosial yang lebih kreatif dan partisipatif dalam menangani anak jalanan.Keywords: diskursus pembangunan, eksklusi sosial, anak jalanan, ruang alternatif.]]>
Copyrights © 2014
