<![CDATA[Penelitian ini berdasarkan persoalan yang timbul dari adanya otonomi daerah, di Kabupaten Kutai Timur sendiri menjadi terkendala akibat data yang kurang jelas yakni mencatat sekitar 70.000 wajib pajak di daerah yang masih menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan sebab sebagian besar merupakan penunggak pajak warisan kabupaten induk (Kabupaten Kutai). Meskipun dalam kondisi tersebut, Badan Kabupaten Kutai Timur dapat memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah cukup baik dalam realisasinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur memaknai Pajak Bumi dan Bangunan setelah dialihkan ke daerah, untuk mengetahui hambatan penerimaan PAD melalui PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kutai Timur, dan untuk mengetahui upaya optimalisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan PBB-P2 setelah dialihkan ke daerah dianggap sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan mengelola urusan daerahnya secara lebih efektif. Selain itu, pengalihan ini juga diartikan sebagai amanat bersama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, masih ada hambatan yang dirasakan dalam upaya optimalisasi PBB-P2, adapun upaya yang dilakukan untuk optimalisasi PBB-P2 yakni dengan sosialisasi perpajakan, pelatihan sumber daya aparat maupun rekrutmen relawan pajak serta kegiatan pemutakhiran data.]]>
Copyrights © 2025
