<![CDATA[Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing oleh penyidik TNI AL, dengan studi kasus KM. HAI FA yang ditangani oleh Lantamal IX Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dan efektivitas pendekatan hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum oleh penyidik Lantamal IX Ambon telah sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP RI, TNI AL, dan Polri, serta berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penanganan kasus KM. HAI FA dianggap kritis karena berpotensi mempengaruhi hubungan internasional dan mengancam kedaulatan negara di wilayah laut. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan penegakan hukum dalam kasus ini memerlukan keterpaduan dan keharmonisan antara norma-norma nasional dan peraturan internasional. Norma-norma nasional yang relevan termasuk UU No. 31 Tahun 2004 juncto UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, peraturan internasional yang mendukung termasuk UNCLOS, CCRF, IPOA – IUU, IMO, dan SOLAS. Pendekatan yang integratif dan harmonis juga diperlukan dalam fungsi kelembagaan penegak hukum serta dalam sistem peradilan yang beroperasi pada tingkat nasional dan internasional.]]>
Copyrights © 2024
